Anggaran MPR naik 17-70%

Penyusunan APBN 2009 diperkirakan menuai sorotan. Itu terkait anggaran lembaga legislatif yang meningkat 17-70 persen. Ironisnya, anggaran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang praktis tak banyak kegiatan justru meningkat signifikan.

Simak angka ini. Pada 2008, anggaran MPR sebesar Rp 195,4 miliar. Tetapi, memasuki 2009, anggaran lembaga tinggi negara itu meningkat 72 persen. Angkanya menjadi Rp 337,69 miliar.

Padahal, tugas rutin anggota MPR sekarang lebih banyak sosialisasi UUD 1945. Bahkan, tahun depan kegiatan tersebut kian berkurang dengan padatnya agenda politik, seperti pemilu legislatif dan pilpres.

Satu-satunya agenda MPR yang spesial adalah sidang umum pada akhir masa jabatan dan pelantikan presiden. ''Tapi, itu pun tidak akan menghabiskan Rp 100 miliar,'' tegas Ketua MPR Hidayat Nurwahid saat dimintai keterangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (27/11).

Hidayat menyatakan tidak mengetahui anggaran lembaga yang dipimpinnya naik hingga 72 persen. Dia justru mengaku baru mengetahui kenaikan itu dari pers. ''Saya tanyakan ke Sekjen karena pembahasan anggaran di sana,'' tambah anggota Majelis Syura DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Menurut dia, pimpinan MPR belum diberi tahu soal kenaikan anggaran tersebut.

Hidayat berpendapat, dengan intensitas tugas yang tak sesibuk tahun ini, anggaran MPR tidak perlu ditingkatkan. Bahkan, dia akan mengusulkan jumlah anggaran MPR diturunkan dari yang diterima pada 2008. ''Saya akan mengusulkan anggaran MPR dikurangi saja. Kegiatannya menurun,'' terangnya.

Untuk mengklarifikasi peningkatan anggaran MPR tersebut, Hidayat berjanji akan menanyakan ke sekretariat jenderal. ''Kalau boleh, saya akan mengusulkan ada penghematan,'' tambahnya.

Senada dengan Hidayat, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud juga tidak sepakat dengan peningkatan anggaran MPR. Sebab, dengan intensitas kegiatan yang menurun, MPR tidak memerlukan anggaran yang besar.

Aksa juga mengaku belum tahu ada kenaikan anggaran. ''Belum saya cek. Saya baru tahu. Mestinya tidak sebesar itu,'' tuturnya. Aksa juga berjanji segera mengonfirmasi Setjen MPR.

Saat akan dikonfirmasi mengenai hal itu, Sekjen MPR Rahimullah sedang tidak ada di tempat kerjanya. Dihubungi melalui telepon selulernya, juga tidak aktif.

Posisi MPR juga sedang dibahas dalam penyusunan UU susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Beberapa fraksi seperti Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) mengusulkan agar pimpinan MPR bersifat joint session antara DPD dan DPR. Posisinya ad hoc. Artinya, mereka dipilih dan dibentuk ketika dibutuhkan.