Seputar Undang-Undang Pemilu

Mantan Ketua Pansus RUU Pilpres, Ferry Mursyidan Baldan menepis kekhawatiran kelompok masyarakat bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sudah terkikis, baik dalam kebijakan pemerintah maupun pembuatan undang-undang (UU), seperti UU Pornografi, UU Pemilu dan UU Pilpres.
"Kekhawatiran itu tidak benar. UU Pemilu dan Pilpres yang dibuat oleh DPR RI sudah Pancasilais. Sudah mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila," tegas Ferry Mursyidan Baldan, dalam dialog bertajuk "Pancasila dan Sistem Politik" bersama Ikrar Nusa Bhakti (LIPI), Agus Wahyudi (PSP UGM), dan Eva Kusuma Sundari (Kaukus Pancasila/Fraksi PDIP), Jumat (28/11).
Ferry mencontohkan, jika UU Pemilu dan UU Pilpres itu tidak mempertimbangkan Pancasila, maka seharusnya wakil rakyat itu 60 persen berasal dari Jawa. Alasannya, penduduk Indonesia terbesar adalah 60 persen di Jawa. "Namun, faktanya kan tidak begitu. DPR terus berusaha membuat keseimbangan sistem perwakilan dengan daerah-daerah di luar Jawa," ujarnya.
Demikian juga parliamentary threshold sebesar 2,5 persen untuk kursi parlemen atau sekitar 15 kursi DPR baru bisa membentuk fraksi di DPR, itu hanya berlaku untuk DPR RI bukan untuk DPRD. Kalau itu diterapkan juga di DPRD, maka bisa menimbulkan gejolak politik di daerah bersangkutan.
Sedangkan Ikrar Nusa Bhakti mengatakan sependapat dengan pernyataan Ferry tersebut. Meski dirinya orang Jawa, masyarakat Jawa tidak mengharuskan presidennya berasal dari Jawa. "Siapa saja dan dari mana saja yang menjadi presiden silakan. Asal memenuhi syarat dan didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia," tegasnya.
Sebagai contoh, kata Ikrar, ketika Indonesia dipimpin oleh BJ Habibie menggantikan Soeharto, apakah ada orang Jawa yang menolak BJ Habibie. Menurut Ikrar sesungguhnya orang Jawa itu tidak peduli siapa yang menjadi pimpinan negeri ini. Yang penting kalau merujuk pada perjuangan demokrasi Bung Karno, lebih menekankan kepada sosio demokrasi dan itu berarti kesejahteraan sosial yang berketuhanan Yang Maha Esa.