Standar Calon Pemimpin Bangsa

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) kini tengah merumuskan indeks kepemimpinan nasional. Indeks itu berkaitan dengan persyaratan moralitas individual pemimpin, sosial, dan kelembagaan.

"Jika ada indeks itu, akan ada standar untuk mengukur kompetensi calon pemimpin bangsa. Harapannya, mereka bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik secara bertanggung jawab," ujar Gubernur Lemhannas Muladi di Jakarta kemarin ( 29/11).

Rumusan itu sedang dibahas para peserta PPRA XLII Lemhannas yang mengikuti kursus reguler di Jakarta. Jika sudah jadi, indeks tersebut akan diserahkan kepada presiden untuk mendapatkan masukan. "Dari presiden nanti dirumuskan kembali, lalu disosialisasikan kepada masyarakat sebagai pedoman bagi rakyat di dalam menentukan pilihannya, baik di legislatif maupun eksekutif," kata Muladi.

Harapannya, masyarakat sadar untuk memilih berdasar indeks kepemimpinan itu. Misalnya, parameter jujur, disiplin, dan bersih bagi setiap pemimpin. "Jadi, rakyat memilih pemimpin itu bukan semata-mata bentuk mobilisasi massa, tapi partisipasi atas kesadaran politik," imbuhnya.

Menurut guru besar ilmu hukum Universitas Diponegoro itu, partisipasi masyarakat dalam pilkada cenderung turun di bawah 50 persen. Meski demikian, partisipasi pada pemilu nasional bisa mencapai 80 persen karena banyak partai yang mulai bergerak untuk menyosialisasikan program dan calon-calonnya.

Kesadaran berpartisipasi itu, lanjut petinggi Partai Golkar tersebut, harus didasari parameter-parameter yang jelas dan bukan karena emosional semata. "Bisa melihat pada program-program baik yang ditawarkan. Begitu juga tokoh-tokoh yang kredibel dan bisa dipercaya guna membawa perubahan," paparnya.

Hingga 2014, menurut Muladi, demokrasi Indonesia mengalami masa introspeksi. "Kita akan melihat siapa yang memenuhi standar indeks kemimpinan yang kita rumuskan ini," tegasnya.